Apa itu politik harus dipahami dengan benar bagi setiap warga negara yang hidup dalam masyarakat. Politik mengacu pada bagaimana cara negara diatur oleh pemerintah sebagai pembuat aturan dan hukum. Politik telah berlaku sejak jaman Yunani yang dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles, dan telah berperan pada seluruh negara di dunia.
Sama seperti negara lainnya, Indonesia juga memiliki sistem politik yang terus berkembang dari jaman ke jaman. Indonesia adalah negara demokrasi dengan pemerintahan berbentuk republic dan sistemnya berupa presidensial. Kedaulatan rakyat Indonesia saat ini termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan Presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali.
Negara Indonesia menerapkan trias politika, di mana pengelompokan kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan undang-undangan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Namun, seperti apa perkembangan politik di Indonesia dari jaman ke jaman? Simak ulasan berikut ini:
Pra Kolonial
Sebelum kehadiran bangsa Eropa, masyarakat nusantara menganut sistem monarki, yaitu raja sebagai penentu kebijakan dan kelangsungan suatu bangsa. Legitimasi kekuasaan raja dilandaskan pada pembenaran spiritual sesuai dengan kepercayaan setempat. Pada kerajaan-kerajaan besar di pulau Jawa memiliki tradisi sharing kekuatan sosial politik. Semakin besar suatu kerajaan, maka hegemoni raja semakin besar dalam menjalankan pemerintahan. Kehendak raja merupakan kehendak negara, karena raja memiliki kedudukan tertinggi dengan legitimasi ketuhanan yang tidak bisa dibantahkan titahnya.
Masa Penjajahan
Perkembangan politik pada masa penjajahan merupakan proses. Ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung dalam waktu yang lama, sebelum Indonesia mencapai batas-batas wilayah seperti saat ini. Kebijakan yang berlaku selama masa penjajahan adalah kebijakan Politik Etis dan Nasionalisme. Politik Etis adalah sebuah pengakuan dimana Belanda memiliki hutang budi kepada pribumi, dan bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli.
Orde Lama
Orde lama adalah istilah saat Indonesia memasuki era orde baru. Orde lama adalah sistem perpolitikan Indonesia setelah kemerdekaan RI sejak 1945 hingga 1966, dibawah kepemimpinan presiden Ir. Soekarno dan menganut sistem demokrasi liberal. Setelah Indonesia merdeka sistem pemerintahan dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Penerapan sistem politik ini diantaranya Menteri kabinet bertanggung jawab pada DPR, kebijakan kabinet harus sesuai dengan tujuan politik, dan kekuasaan legislatif lebih kuat dibandingkan eksekutif.
Orde Baru
Masa jabatan presiden Soeharto adalah era yang dikenal sebagai orde baru, dengan masa kekuasaan hingga 32 tahun. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa orde baru adalah menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Jika pada masa jabatannya presiden Soeharto melakukan indoktrinasi Pancasila seperti, menerapkan pengerjaan P4 (Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di sekolah, maka Presiden Soeharto mengizinkan masyarakat untuk membentuk organisasi yang harus menggunakan asas Pancasila, dan melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan alasan sebagai stabilitas negara.
Reformasi Indonesia
Era Reformasi Indonesia pada tahun 1998 ditengarai oleh beberapa peristiwa, seperti sidang istimewa MPR 1998, otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan Dwifungsi Abri, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis.
Kabinet Kerja
Kabinet Kerja adalah daftar anggota kabinet di era pemerintahan presiden Joko Widodo dari periode pertama tahun 2014 hingga periode kedua ini di tahun 2019. Dalam cabinet ini presiden Joko Widodo mencoba mengakumulasi kekuatan politik sebesar mungkin. Kabinet ini merupakan wujud dari janji politik Presiden Jokowi selama masa kampanye, yakni membentuk kabinet profesional dan mengurangi jumlah menteri yang berasal dari partai politik. Program kerja kabinet ini di antaranya adalah pembangunan SDM dan infrastruktur, serta penyederhanaan segala bentuk regulasi dan birokrasi.
Itu tadi sejarah dan perkembangan politik di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus ikut serta mengawasi jalannya politik di Indonesia, dan memastikan politik yang berjalan adalah politik yang berintegritas, seperti yang dijelaskan pada artikel ini.