Peraturan BI Baru Mengenai KPR

Sistem KPR secara umumnya diatur langsung oleh Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Tujuan serta tugas Bank Indonesia adalah mencapai serta memelihara kestabilan nilai mata uang negara Indonesia, rupiah. Kestabilan nilai mata uang ini menyangkut 2 aspek yaitu

  • Kestabilan nilai tukar rupiah dengan barang atau jasa
  • Kestabilan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain

Untuk bisa mencapai kestabilan ini, BI diberikan hak dan tugas

  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan Moneter
  • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
  • Mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia (hak dan tugas ini yang memperbolehkan dia menaikan suku bunga dan mengatur kredit perbankan)
  • Mencetak dan mengedarkan Rupiah

Peraturan Baru BI untuk KPR

Pada bulan September 2013, Bank Indonesia menerbitkan surat yang bernama Surat Edaran (SE) terkait masalah penyempurnaan Financing to Value (FTV) atau Loan to Value (LTV)  untuk kredit kepemiloikan properti serta kredit konsumsi beragunan properti. Menurut Difi A Johansyah selaku Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, pengeluaran Surat Edarann bertujuan untuk

  • Menjaga kestabilan sistem keungan Indonesia
  • Memperkuat sistem perbankan

 Apa itu FTV atau LTV?

Financing to Value (FTV) atau Loan to Value (LTV)  merupakan rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan pihak perbankan dengan nilai agunan (jaminan) berupa properti. Ruang lingkup properti yang dimaksud adalah rumah tapak, rumah susun (flat, apartemen, kondominium serta griya tawang), ruko dan rumah kantor.

Pengaruh FTV atau LTV Baru Kepada KPR

Penyempurnaan FTV atau LTV ini telah tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2013 mempengaruhi sistem KPR dan Kredit Konsumsi sera kendaraan. Gimana pengaruh SE baru ini pada KPR:

  • FTV atau LTV berlaku untuk kredit Properti (rumah, ruko, rukun dll) dan kredit konsumsi beragunan properti
  • Penerapan FTV atau LTV tidak perlu diterapkan khusus untuk Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan undang – udang yang berlaku.
  • Bank Indonesia memperbaru persentase FTV atau LTV berdasarkan tipe KPR –nya.FTV atau LTV KPR terbaru
  • Urutan fasilitas kredit dalam perhitungan FTV / LTV harus memperhitungkan seluruh fasulutas KKBP dan KPP yang diterima oleh peminjam baik di bank yang sama atau berbeda.
  • Bila dalam perjanjian KPP antara bank dan peminjam ternyata mengikat banyak properti sekaligus atau memiliki beberapa perjanjuan KPP pada tanggal yang sama, Bank perlu menetapkan urutan fasilitas kredit berdasarkan nilai agunan. Dimulai tentu dari nilai agunan yang terendah.
  • Jika properti yang digunakan sebagai jaminan masih belum utuh atau inden, maka Bank hanya boleh memberikan fasilitas Kredit untuk rumah pertama.
  • Menerapkan prisip “Hati-Hati” dengan cara tidak memberikan Kredit agar bisa digunakan sebagai uang muka / down payment.

Dengan peraturan baru mengenai KPR, Bank Indonesia berharap kredit Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih baik dan stabil.

Sumber: Kompas dan website BI –hm-

1 comment for “Peraturan BI Baru Mengenai KPR

  1. November 29, 2013 at 12:10 pm

    Terima kasih, info sangat membantu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *